PDI-P Dorong TKD Dikembalikan ke Daerah Rawan Bencana, Fokus pada Penanggulangan Krisis
Koran Tasikmalaya – PDI-P Dorong TKD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengusulkan agar Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang semula diberikan secara merata di seluruh wilayah, kembali difokuskan ke daerah-daerah yang rawan bencana. Usulan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Selasa kemarin. Hasto menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana alam dan mempercepat proses pemulihan pasca-bencana.
Menurut PDI-P, daerah-daerah yang rentan terhadap bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan tsunami harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pemberian TKD yang terfokus ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, serta memperkuat infrastruktur tanggap darurat dan rehabilitasi pasca-bencana.
1. Konteks dan Alasan Usulan PDI-P
Bencana alam yang sering melanda Indonesia, terutama di daerah-daerah rawan seperti Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Tengah, dan Papua, telah menimbulkan kerugian besar baik dari sisi materi maupun korban jiwa. Tak jarang, daerah-daerah tersebut kesulitan dalam merespons cepat dan efektif karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang tidak memadai.
Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa pengalihan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang sebelumnya tersebar secara nasional, akan lebih optimal jika diprioritaskan untuk daerah yang berisiko tinggi terkena bencana. Dengan demikian, daerah-daerah tersebut dapat memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menangani bencana, baik dalam hal pembangunan infrastruktur yang tahan bencana maupun dalam penguatan kapasitas tim SAR dan tenaga medis.
“TKD ini akan digunakan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana. Infrastruktur yang tahan bencana dan sistem peringatan dini yang lebih baik dapat dibangun dengan adanya anggaran yang memadai,” ujar Hasto.
2. Pentingnya Fokus pada Daerah Rawan Bencana
Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik, yang menjadikannya salah satu negara dengan tingkat bencana alam tertinggi di dunia. Daerah-daerah yang rawan bencana seperti Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, dan Papua memerlukan perhatian lebih dalam hal anggaran, terutama dalam penanggulangan bencana dan pemulihan pasca-bencana.
Menurut LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), beberapa daerah di Indonesia mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar akibat bencana alam yang tidak terkelola dengan baik. Misalnya, gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Tengah pada 2018 lalu, yang tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Tanpa pendanaan yang memadai, upaya pemulihan dan pembangunan kembali seringkali terhambat.
Salah satu langkah penting dalam memitigasi dampak bencana adalah dengan memperkuat kesiapsiagaan daerah dan memperbanyak pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana. Ini termasuk membangun rumah tahan gempa, sistem peringatan dini, serta pelatihan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah daerah agar dapat merespons bencana dengan cepat dan efektif
Baca Juga: 80 Rumah di Zona Bahaya Longsor Cisarua Direlokasi Sumber
3. Peran TKD dalam Meningkatkan Ketahanan Daerah
TKD selama ini diberikan kepada pegawai di daerah-daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. PDI-P mengusulkan agar sebagian dari anggaran TKD difokuskan untuk mendukung penguatan sistem penanggulangan bencana dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Dengan dana yang lebih besar, daerah-daerah ini dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan rumah layak huni, serta memperbaiki aksesibilitas ke tempat-tempat yang rawan terkena bencana.
Lebih lanjut, Infrastruktur penunjang seperti jaringan komunikasi darurat, jembatan, dan jalan evakuasi yang dibangun di daerah-daerah rawan bencana dapat mempercepat proses evakuasi dan distribusi bantuan, serta mengurangi kerugian akibat bencana yang terjadi. Sarana kesehatan dan rumah sakit lapangan yang siap digunakan juga perlu dibangun untuk menangani korban bencana dengan lebih efektif.
Anita Sumarni, anggota Komisi VIII DPR RI dari PDI-P, mengatakan bahwa penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa daerah yang sering mengalami bencana mendapat prioritas anggaran dalam rangka memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi. “Pemberian TKD yang terfokus pada daerah rawan bencana bukan hanya membantu dalam penanggulangan bencana, tetapi juga dalam pemulihan ekonomi setelah bencana terjadi,” ujarnya.
4. PDI-P Dorong TKD Dukungan dari Pemerintah dan Lembaga Terkait
Usulan PDI-P untuk mengalokasikan kembali TKD ke daerah-daerah rawan bencana mendapatkan dukungan dari beberapa pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menyatakan bahwa alokasi anggaran yang lebih fokus pada daerah-daerah rawan bencana akan memperkuat kesiapsiagaan bencana dan pembangunan infrastruktur yang aman.
“Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur dan SDM. Jika daerah memiliki anggaran yang cukup, mereka akan lebih siap dalam menghadapi bencana dan mempercepat proses pemulihan,” ujar Suharyanto dalam sebuah pernyataan.
Selain BNPB, usulan PDI-P juga mendapatkan tanggapan positif dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menyatakan bahwa alokasi anggaran yang lebih besar untuk daerah rawan bencana dapat mempercepat pembangunan infrastruktur tahan bencana. “Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan standar tahan bencana, sehingga dampak bencana dapat dikurangi semaksimal mungkin,” ujar Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR.
5. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi
Meski usulan ini mendapat dukungan, tantangan besar tetap ada dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk daerah rawan bencana. Pemantauan dan evaluasi yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tidak disalahgunakan dan benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat.
Di samping itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana jangka panjang terkait mitigasi bencana, bukan hanya mengandalkan anggaran TKD yang bersifat sementara. Pembangunan berkelanjutan dan pendekatan yang berbasis pada masyarakat juga harus menjadi bagian dari strategi penanggulangan bencana yang lebih komprehensif.
